BANGKALAN, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, menyambut era Society 5.0. Kolaborasi ini dipertegas dalam kuliah umum bertajuk “Sinergi Ombudsman RI dengan Perguruan Tinggi dalam Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Society 5.0” yang digelar pada Rabu (19/6/2025), yang merupakan rangkaian dari Dies Natalis ke-24 UTM.

Dengan mengusung tagline “Berakar di Madura, Berdampak untuk Dunia”, UTM menunjukkan komitmennya untuk menjadi pelopor tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Rektorium, dekanat, kepala biro, serta ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas. Kuliah tamu ini dibuka dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Trunojoyo Madura dan Ombudsman Republik Indonesia, sebagai bentuk kerja sama dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., menekankan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di seluruh unit kerja. Ia menyebutkan bahwa dua biro utama, yakni BAKK (Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama) dan BUK (Biro Umum dan Keuangan) telah menerapkan SPM dan sedang mempersiapkan aplikasi layanan pengaduan digital.

“Pelayanan akademik dan administratif harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat kampus. Penerapan SPM bukan hanya tuntutan regulasi, tapi bagian dari budaya pelayanan yang ingin kita bangun bersama,” tegas Rektor UTM.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UTM setelah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Layanan Badan Umum (PTN-BLU) serta meraih akreditasi unggul dari BAN-PT. Transformasi tersebut menjadi fondasi kuat untuk menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang berdaya saing dan berdampak nyata.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan partisipatif, Rektor Universitas Trunojoyo Madura secara resmi melaunching program layanan pengaduan LPMPP. Program ini diharapkan menjadi sarana yang efektif bagi sivitas akademika untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun keluhan terkait kualitas layanan pendidikan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di dunia pendidikan tinggi.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., memberikan apresiasi atas inisiatif UTM dalam menyediakan kanal layanan pengaduan berbasis digital. Menurutnya, langkah ini merefleksikan semangat partisipatif yang menjadi esensi dari pelayanan publik di era masyarakat super cerdas.

“Pelayanan publik harus bersifat partisipatif agar tercipta mekanisme pengawasan mandiri (self-control). UTM telah menunjukkan langkah konkret untuk menjadi institusi cerdas dengan tata kelola cerdas,” ungkap Najih.

Najih juga mengajak mahasiswa untuk mengangkat tema-tema pelayanan publik dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tugas akhir, terutama yang berhubungan dengan desa, ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan sesuai bidang keilmuan masing-masing.

Lebih lanjut, Najih menyoroti makna tema Dies Natalis ke-24 UTM. “Berakar di Madura berarti menumbuhkan etika lokal sebagai pondasi pelayanan publik. Budaya Madura yang kuat dalam etika dan tanggung jawab sosial menjadi nilai lebih dalam membangun sistem pelayanan yang adil,” ujarnya.

Ombudsman RI yang berdiri sejak tahun 2000 melalui Keppres No. 44 Tahun 2000, memiliki usia yang hampir sejajar dengan UTM. Keduanya berangkat dari semangat yang sama: membela kepentingan publik dan mendorong akuntabilitas penyelenggara layanan, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta yang menggunakan dana publik.

Dengan sinergi ini, UTM berharap dapat memperluas kiprah dalam pengawasan dan pembinaan layanan publik berbasis riset dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi bersama Ombudsman RI diharapkan tidak hanya berhenti di kuliah umum, tetapi berlanjut pada penguatan kurikulum, program magang, hingga riset terapan di bidang pelayanan publik sebagai bagian dari kontribusi nyata UTM Berdampak (berakar di madura dan berdampak untuk dunia).

BANGKALAN, 18 Juni 2025 — Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-24, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar kuliah umum bertema “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”, yang diselenggarakan pada Selasa (18/06) di Aula Syaikhona Muhammad Kholil, Lantai 10 Gedung Rektorat Terpadu UTM. Kuliah umum ini menghadirkan narasumber utama Prof. Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., Komisaris Independen Bank Mandiri sekaligus mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur periode 2022–2025.

Acara ini dihadiri oleh civitas akademika UTM dari berbagai lapisan, termasuk pimpinan universitas, dosen lintas fakultas, mahasiswa, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Madura—meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—serta mitra kerja dan pemangku kepentingan eksternal lainnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Dr. Safi, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Mia Amiati untuk kedua kalinya di kampus UTM. Ia menekankan pentingnya pembekalan materi antikorupsi kepada mahasiswa sejak dini.

“Terima kasih kepada Ibu Prof. Mia atas kehadiran dan kesediaan berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat relevan bagi kami semua. Materi ini sangat penting untuk disampaikan kepada generasi muda sejak awal, agar mereka tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki karakter antikorupsi yang kuat,” ujar Prof. Safi.

Rektor UTM juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kajari se-Madura yang hadir dan berharap terjalinnya sinergi yang berkelanjutan dengan institusi penegak hukum, terutama dalam mendukung kegiatan pembelajaran praktik mahasiswa, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan program magang.

Dalam kuliah umumnya, Prof. Mia Amiati menyampaikan paparan yang kaya akan wawasan dan nilai-nilai reflektif. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran kolektif dan pembiasaan nilai-nilai integritas yang ditanamkan sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan tinggi.

“Kampus adalah ruang strategis untuk membentuk karakter integritas. Budaya jujur dan bertanggung jawab harus menjadi kebiasaan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Prof. Mia.

Ia juga menguraikan berbagai tantangan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk perlunya reformasi tata kelola berdasarkan prinsip good governance—yaitu transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas lembaga. Dalam konteks ini, mahasiswa diposisikan sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor antikorupsi.

“Mahasiswa adalah ujung tombak perubahan. Jika mereka memiliki integritas dan kepedulian sosial, maka korupsi bisa dicegah bahkan sebelum muncul,” tambahnya.

Kuliah umum ini mendapatkan sambutan hangat dari mahasiswa yang memenuhi aula. Antusiasme terlihat dalam sesi tanya jawab, di mana mahasiswa menyampaikan pertanyaan yang kritis mengenai peran penegak hukum, efektivitas sistem pelaporan publik, hingga strategi membangun  antikorupsi berbasis transparansi.

Diskusi berlangsung aktif dan dinamis, mencerminkan semangat intelektual yang tinggi serta kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya peran mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta, panitia membagikan doorprize dari sponsor bank Mandiri, yang turut menyemarakkan suasana. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber, pimpinan universitas, dan para peserta sebagai simbol kebersamaan dalam semangat antikorupsi.

Kuliah umum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-24 UTM, yang mengusung tema besar “UTM Berdampak: Berakar di Madura, Berdampak untuk Dunia.” Tema ini mencerminkan semangat UTM untuk terus membangun kontribusi nyata, tidak hanya di tingkat lokal Madura, tetapi juga secara nasional dan global.

“Ini bukan sekadar kuliah umum, melainkan bagian dari gerakan intelektual untuk membentuk generasi muda yang antikorupsi. UTM ingin menjadi rumah pembelajaran, tempat nilai-nilai kebenaran dan kejujuran tumbuh berdampingan dengan ilmu pengetahuan,” pungkas Prof. Safi.

Dengan menghadirkan tokoh inspiratif dan membangun ruang diskusi yang konstruktif, UTM terus mengokohkan dirinya sebagai institusi yang berkomitmen terhadap pendidikan hukum, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Bangkalan, 13 Juni 2025 — Unit Penunjang Akademik (UPA) Layanan Uji Kompetensi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Lembaga Sertifikasi Profesi Perguruan Tinggi dalam Mendukung Ketercapaian Sumber Daya Manusia Unggul, Tangguh, dan Mandiri”, pada Kamis (13/6) di Ruang 502, Gedung Rektorat Lantai 5 UTM.

FGD ini menjadi forum strategis dalam upaya merespon kebutuhan peningkatan kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi, khususnya melalui pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, antara lain Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., Wakil Rektor I dan III, para Dekan dan Wakil Dekan I, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Ketua Satuan Pengawas, Kepala BAKK, Plt. BPKU, Kepala LPPM, serta tim LSP P1 UTM.

Turut hadir sebagai narasumber utama dalam FGD ini, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dr. KH. Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M., yang secara khusus menyampaikan materi terkait fungsi LSP P1 di Perguruan Tinggi serta prosedur pendiriannya. Kehadiran beliau menjadi sorotan penting, mengingat ini adalah kali kedua beliau memberikan dukungan langsung terhadap inisiasi pembentukan LSP P1 di UTM.

Dalam sambutannya, Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Dr. KH. Muhammad Nur Hayid. Ia menegaskan bahwa momentum FGD ini sangat penting dalam mengakselerasi pendirian LSP P1 di lingkungan kampus.

“Kehadiran beliau untuk kedua kalinya adalah energi dan spirit bagi kita semua untuk segera merealisasikan pendirian LSP P1 dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di UTM. Ini menjadi langkah strategis untuk pelaksanaan uji kompetensi, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga dosen. Tujuan akhirnya tentu saja melahirkan lulusan unggul, kompeten, berdaya saing global, serta tetap menjunjung akhlak mulia berbasis potensi lokal,” ujar Rektor.

Rektor juga menegaskan bahwa dalam rangka mencapai visi UTM sebagai institusi penghasil lulusan unggul, tidak hanya mahasiswa yang harus dibekali kompetensi profesional, tetapi juga dosen perlu terus meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensinya melalui sistem LSP.

Sementara itu, Dr. KH. Muhammad Nur Hayid dalam paparannya menjelaskan secara rinci tentang pentingnya LSP P1 sebagai bagian dari ekosistem pendidikan tinggi dalam menghasilkan tenaga kerja bersertifikasi yang siap bersaing di dunia profesional. Ia juga menekankan bahwa pendirian LSP di lingkungan perguruan tinggi bukan semata pilihan, tetapi kebutuhan strategis yang menyatu dengan sistem pembelajaran berbasis outcome dan link and match dengan dunia industri.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya meluluskan sarjana. Yang dibutuhkan saat ini adalah lulusan yang memiliki bukti kompetensi yang diakui secara nasional dan bahkan internasional. Di sinilah posisi penting LSP P1. Dengan memiliki LSP sendiri, universitas akan mampu menjamin bahwa lulusannya telah melewati uji kompetensi yang kredibel dan sesuai dengan standar nasional,” tegasnya.

Diskusi yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah masukan penting dari para pimpinan fakultas dan unit kerja lainnya, termasuk rencana tindak lanjut pembentukan tim pendirian LSP P1 dan identifikasi skema-skema sertifikasi yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di UTM.

FGD ini diakhiri dengan semangat dan komitmen bersama dari seluruh unsur pimpinan universitas untuk mempercepat proses pendirian LSP P1 sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan mutu lulusan Universitas Trunojoyo Madura.