BKKBN Jatim Perkuat Kerjasama Antar Lembaga Melalui RAKERDA Tahun 2015

 Guna mengoptimalkan kinerja program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015 pada hari Selasa (28/04). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Dr.H.Akhmad Sukardi, MM secara langsung membuka acara yang dihadiri oleh Deputi KS-PK BKKBN Pusat serta seluruh mitra kerja BKKBN ini. Sehari sebelumnya (27/4), terlebih dahulu dilaksanakan Pra Rakerda. Kerjasama dari berbagai sektor dibutuhkan guna optimalisasi program KKBPK. Itulah hal strategis yang menjadi bahasan utama pada Rakerda kali ini. Paparan dan arahan dari semua narasumber semua bermuara pada penguatan kerjasama guna menyukseskan program KKBPK dan tentunya menuju masyarakat Jawa Timur yang sejahtera.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ir.Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com dalam laporannya menyampaikan pentingnya kerjasama yang kuat baik mulai dari pusat hingga provinsi. “Seluruh jajaran BKKBN pusat dan provinsi harus dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat kerjasama dengan seluruh mitra kerja/stakeholder untuk dapat mencapai target atau sasaran yang sesuai dengan RPJMN/RENSTRA 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015,” ujarnya. Ia melaporkan, pencapaian peserta KB aktif MKJP sebesar 1.796.086 akseptor atau 29,37 persen dari sasaran 6.115.178 akseptor, sedangkan untuk KB pria 136.005 akseptor atau 2,22% sedangkan untuk KB wanita 5.979.173 akseptor atau 97,78%. Sedangkan jumlah kelompok program ketahanan keluarga rata-rata baru tercapai 85 persen, keberhasilan tersebut berkat bantuan dukungan dan kerja keras semua pihak yang mempunyai komitmen yang luar biasa dalam membangun sumberdaya manusia di Jatim. Namun untuk capaian 2015, sampai dengan bulan Maret 2015 selama 3 bulan capaian untuk peserta KB MKJP masih kurang menggembirakan 15,72%, hal ini karena dari sejumlah 6 juta peserta KB aktif di Jawa Timur yang dapat terlayani oleh program JKN tidak lebih dari 30%, sementara 40% tidak termasuk JKN, dan 30% diperkirakan telah mampu membiayai sendiri atau mandiri. “Oleh karena itu mohon dukungan Bapak Gubernur untuk dapat menghimbau bupati atau walikota untuk mengalokasikan APBD ataupun membebaskan restribusi pelayanan KB khususnya bagi keluarga tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN,” jelasnya. Bak gayung bersambut, pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur pun sangat mendukung suksesnya program KKBPK serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui program KKBPK. “Perlu diketahui bahwa saat ini, di Jawa Timur, setiap tahun terjadi kelahiran 600 ribu bayi, artinya setiap hari terjadi 1.666 kelahiran atau dengan kata lain terjadi 69 kelahiran setiap jam. Oleh karena itu kita harus tetap berupaya dan bekerja keras secara cerdas untuk dapat melaksanakan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan sebaik-baiknya supaya kenaikan jumlah penduduk dapat kita kendalikan dan kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan,” tutur Sekdaprov. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan himbauan bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memprioritaskan program KKBPK di dalam APBD.

Pada kesempatan kali ini, pihak BKKBN juga melaksanakan Memoars of Understanding (MoU) dengan beberapa pihak. Diantaranya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Trunojoyo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Widya Mandala Surabaya, serta dengan 12 Poltekkes Wilayah Jatim guna meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui Pre Service Training Model. Selain itu, BKKBN juga menyerahkan piagam penghargaan. yakni Kabupaten Bojonegoro atas keberhasilan sebagai kabupaten terbaik dalam dukungan Anggaran Program KKBPK Tahun 2013 s/d 2015, Kota Madiun atas keberhasilan sebagai kota terbaik dalam dukungan Anggaran Program KKBPK Tahun 2013 s/d 2015, Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian CPR dan TFR untuk menyukseskan program KKBPK di Provinsi Jawa Timur.sumber: Bidang ADPIN BKKBN Jatim

Share this post